Tantangan Menjelang 100 Tahun Indonesia Merdeka (2) - Demokrasi Pasar

Reformasi tahun 1998 setidaknya telah membawa negeri kita ke arah kemajuan di bidang demokrasi. Pada bidang politik kemajuan itu dapat kita lihat dengan adanya penyelenggaraan pemilu dan pemilukada secara langsung, penguatan kewenangan parlemen, serta demokratisasi lokal melalui otonomi daerah.

Namun taukah anda bahwa pelembagaan demokrasi yang berlaku sekarang ini telah menghasilkan sebuah praktik demokrasi berbiaya mahal?

Mahalnya ongkos demokrasi Indonesia bukan saja disebabkan oleh biaya penyediaan sarana pemilu, namun terlebih diakibatkan oleh dampak yang disebabkan oleh berjalannya suatu sistem bernama demokrasi pasar. Kenapa hal itu bisa terjadi?

Sudah bukan rahasia lagi bahwa pelaku politik untuk mendapat sebuah kursi di gedung Dewan mereka harus mengeluarkan biaya yang sangat besar.  Bagi pelaku politik yang tidak mempunyai cukup modal mereka harus memutar otak dengan mencari dana bantuan dari kaum padat modal. Namun bantuan itu tidak gratis alias harus dikembalikan. Pertanyaannya, apa keuntunganpemodal membiayai pelaku politik?

Tentunya setelah jagoan mereka menang dalam pemilu, maka wajah parlemen akan mudah disulap menjadi tempat ajang jual-beli kebijakan melalui proses legislasi yang memunggungi jiwa konstitusi. Sehingga bagi mereka yang mampu membarter uangnya dengan politik maka dengan ia dapat melakukan penyelundupan regulasi sesuka hatinya untuk keuntungan bisnis pribadi.

Praktik jual beli kebijakan pada ujungnya akan menjurus ke penjarahan sumber daya keuangan yang di miliki oleh negara. Modus yang paling nyata adalah menghalalkan perampokan lahan strategis ekonomi negara seperti pertambangan, kelautan dan fasilitas publik oleh kaum pemodal di mana mereka dengan leluasa mengeksploitasinya tanpa dibebani kewajiban-kewajiban yang harus  mereka tanggung kepada negara, seperti tidak membayar pajak.
Padahal pajak merupakan sumber pendanaan terbesar bagi negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Dengan dikemplangnya pajak oleh pejabat dan pemodal, maka pada gilirannya rakyat yang menanggung kerugian sebab mereka tidak bisa mencicipi hasil pembangunan secara maksimal. Akibatnya rakyat tetap terpinggirkan, miskin dan terbelakang.

“Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”

(Abraham Lincoln)