Minggu, 23 Agustus 2015

Lahirnya Kapitalis Bumiputera - Agus Muhsin Dasaad


 Latar Belakang
   Sudah banyak hasil penelitian yang menyajikan dampak kolonial Jepang terhadap perekonomian di wilayah Asia Timur. Namun sedikit diketahui tentang dampak kolonial Jepang di Koloni Barat misal: Filipina, Vietnam, Malaysia, Singapura dan Indonesia.Termasuk dampak yang mereka bawa yaitu lahirnya para kapitalis Bumiputera.
Adat Kewirausahaan Masa Kolonial Belanda 
Pembagian kelas perekonomian masyarakat di pulau Jawa pada abad ke-19 dapat digambarkan dalam piramida ekonomi bertingkat berdasarkan peranan etnis. Lapisan teratas yang identik dengan ekonomi padat modal diduduki oleh orang-orang Belanda. Di lapisan berikutnya ditempati oleh orang-orang Cina dan berangsur ke tingkat menengah lebih rendah oleh orang Arab dan India. Sedangkan dilapisan paling bawah diduduki Pribumi yang berkeja dan mencari nafkah pada lahan pertaniam, perdagangan kecil dan produksi kerajinan. Posisi Pribumi pada dasar piramida perekonomian tersebut bukan terkait dengan dugaan kurangnya “semangat kapitalis” Pribumi dalam mengembangkan perekonomian pedesaan tetapi lebih pada keterpihakan Pemerintah Belanda yang menyerahkan harga pasar kepada orang-orang Cina. Hingga abad ke-20 saat diberlakukan kebijakan etis, monopoli pada perdagangan tersebut masih terus berjalan. Meskipun begitu masyarakat Pribumi masih mampu menemukan celah untuk mengembangkan modal mereka. Pedagang pribumi dari Kudus, pedagang batik dari Solo dan pedagang kaya dari Kota Gede Yogyakarta berekspansi luas ke daerah Banyumas. Bahkan pedagang kain dari Bawean mampu berekspansi sampai Batavia, Semarang dan membangun relasi perdagangan dengan kamar dagang Eropa di tiga pelabuhan utama di Jawa. Meskipun para pedagang Pribumi berhasil mengembangkan modal dengan baik, namun kenyataannya masih diremehkan oleh Pejabat Belanda yang menganggap mereka sebagai kelompok bisnis kapitalis yang gagal. Ada dua hambatan yang mempengaruhi pandangan itu yaitu penekanan pada hambatan budaya dan kekangan kelembagaan.
Menurut J.H. Boeke perbedaan perspektif kapitalis disebabkan oleh perbedaan kebutuhan sosial dan ekonomi antara Pribumi dan Barat. Perilaku ekonomi orang Barat dipandu untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi sedangkan perilaku ekonomi Pribumi diselaraskan pada kebutuhan sosial. Akibatnya masyarakat Pribumi tidak menghendaki persaingan antar sesamanya melainkan berusaha saling berbagi sumber daya (Alexnder, 1991:a370) dengan begitu perekonomian tradisional yang dikembangkannya itu tidak lebih menguntungkan dalam segi pengembangan modal apalagi dibarengi dengan masa di mana ekonomi lokal sudah terintegrasi dengan perekonomian dunia. Pada kondisi seperti itu pengusaha pribumi dihadapkan pada kompetisi dagang dengan pendatang Cina yang lebih siap menghadapi perekonomian dunia. Dampaknya pengusaha pribumi tidak tampil menempati pucuk piramida perekonomian masa kolonial.
Karakter Perekonomian Jepang di Indonesia
Sejak 1880, daerah Kobe-Osaka berubah menjadi mesin penggerak perekonomian Jepang. Daerah tersebut telah tumbuh menjadi pusat industri yang mempengaruhi pola perdagangan dan arus komoditas di wilayah Asia. Jepang sebagai negara kapitalis baru membawa semangat kewirausahaan mereka ke negara-negara koloninya. Semangat itu dapat dilihat dari kemajuan perdagangan di negara Taiwan dan Korea setelah 1895. Pesatnya perdagangan di kedua negara tersebut tidak terlepas dari usaha pengembangan sumber daya manusia oleh Pemerintah Jepang. Dalam kaitanya dengan pengembangan SDM tersebut pengusaha pribumi diberikan pelatihan ektensif di perusahaan Jepang kemudian diberi modal untuk memulai usaha di wilayahnya sendiri sebagai upaya Jepang membawa cahaya baru untuk pembentukan sejarah bisnis di bekas  koloni Jepang.
Keterlibatan Jepang dalam membangun perekonomian di kawasan Asia Tenggara khusunya Indonesia dimulai pada akhir abad ke sembilan belas. Pada tahun 1899 migran dari Jepang diberi status kebangsaan setingkat bangsa Eropa yang memungkinkan bagi mereka untuk melakukan perjalanan dan membangun perusahaan di semua sektor yang menawarkan keuntungan bagi pemerintah. Sebelumnya, hubungan perekonomian antara Hindia-Belanda (Indonesia) dan Jepang dibangun oleh sebuah jejaring perdagangan lintas negara bernama China Overseas Networks. Namun pada tahun 1905, beberapa cabang perusahaan Jepang sudah berdiri di Indonesia. Perusahaan-perusahaan itu kemudian mengirim agen-agennya ke seluruh penjuru negeri ini. Bersamaan dengan didirikannya Sarekat Islam (SI) tahun 1912,pemimpin SI lokal mulai mendekati agen-agen perusahaan Jepang dan para pemilik toko kecil untuk memotong jaringan perdagangan Cina. Usaha tersebut berjalan dengan baik utamanya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Krisis yang melanda Jepang tahun 1927 memunculkan kemiskinan yang merajalela di negeri tersebut. Krisis ekonomi memaksa banyak anak muda dari pedesaan keluar dari negerinya untuk mencari penghasilan yang lebih layak di Nusantara. Hingga tahun 1930, jumlah migran laki-laki dari negeri Jepang di koloni Belanda ini mencapi 4.598 yang sebelumnya pada 1927 hanya 2.061. Dengan semangat wirausaha, pemuda Jepang mulai membuka usaha dengan bergerak di bidang ritel dan membuka toko. Pada periode yang sama perusahaan distribusi Jepang Zaibatsu menargetkan perdagangan tekstil di Hindia Belanda. Sebagai pendatang baru mereka mulai bersaing dengan Pasar kain Cina. Strategi yang dipakai perusahaan ini adalah masuk ke dalam sistem perekonomian pedesaan yang memungkinkan mereka menghimpun pengetahuan tentang kredit pedesaan sehingga mereka mampu memupuk kerjasama dengan pribumi.
Kerjasama Perekonomian Jepang dan Pribumi
Pada bulan Desember 1931 Konggres Koperasi Indonesia yang diselenggarakan oleh Indonesische Studieclub pimpinan Sutomo berhasil membuat kesepakatan untuk menjalin hubungan bisnis dengan produsen dan kamar dagang Jepang. Kesepakatan itu merupakan titik awal usaha bangsa Pribumi untuk menghilangkan monopoli perdagangan Cina di Nusantara. Ketika Jepang mengivasi Mancuria muncul kampanye anti Jepang yang digelorakan oleh pedagang Cina. Krisis Mancuria tersebut berdampak pada kondisi perkonomian Jepang yang semakin memburuk akibat produk dalam negerinya tidak dapat di salurkan ke konsumen yang biasanya dilakukan oleh pedagang Cina. Melihat situasi tersebut Agoes Moesin Dasaad, Djohan Soetan Soelaiman, Djohor Soetan Perpatih, Ajoeb Rais dan Abdul Ghany Aziz memiliki kesempatan untuk menyingkirkan monopoli Pasar kain Jepang dari tangan bangsa Cina. Hasilnya pada saat ini pengusaha Pribumi mampu menguasai langsung keran impor kain produk Jepang ke Sumatera.
Posisi Kaum Kapitalis Pribumi Pra Pendudukan Jepang
Pada tahun 1941 Dasaad membeli pabrik tekstil Kantjil Mas dari pengusaha Jerman di Bangil Jawa Timur. Dia bekerjasama dengan Abdul Ghany Aziz mengembangkan perusahaan tersebut dengan kredit yang disediakan oleh Javansche Bank.  Pembelian Kantjil Mas sangat dimugkinkan sebab saat itu  pejabat Departemen Urusan Ekonomi, Ir. Raden Mas Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo berhasil meyakinakan secara pribadi Presiden Direktur Javaasche Bank Mr. GG van Buttingha Wichers untuk mengucurkan kredit tersebut. Dalam pengembangan modal itu, di tahun yang sama Rahman Tamin membeli alat tenun buatan Jepang untuk dipakai di pabrik tekstil milik Dasaad tersebut. Dari usaha yang dilakukan Dasaad tersebut setidaknya pengusaha Pribumi semacam Dasaad mampu menyaingi kepentingan bisnis Belanda dan Cina di Nusantara sehingga pada malam invasi militer Jepang ke Malaya kaum kapitalis pribumi telah memiliki daya saing perekonomian yang kuat di Nusantara.
Posisi Kapitalis Pribumi Masa Pendudukan Jepang
Ketika Jepang menginvasi Hindia Belanda seketika itu pula lembaga perekonomian dan perusahaan-perusahaan Belanda jatuh ke tangan pemerintah Jepang. Perdagangan utama di Hindia Belanda kemudian dikuasai oleh Zaibatsu. Zaibatsu pada umumnya hanya memonopoli barang-barang yang mempunyai nilai strategis guna mendukung kemenangan Jepang atas perang Asia Pasifik. Barang-barang tersebut meliputi minyak, batu bara, kopra, timah, karet dan gula. Sedangkan industri produksi pangan dibiarkan jatuh ke tangan pengusaha Pribumi, Cina, Arab dan India. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh calon pengusaha Indonesia untuk bergerak naik ke posisi yang sebelumnya tertutup bagi mereka. Sebagai contohnya adalah T.D. Pardede yang berhasil memonopoli gula dan garam dari Tapanuli Utara untuk dipasarkan ke Siantar dan Medan. Berkat usahanya tersebut dalam waktu tiga tahun dia sudah menjadi orang terkaya di Tapanuli.
Pada bulan Juni 1942 Jepang mendirikan Kigyo Tosei Kai (Dewan Kontrol Tekstil) untuk mengawasi pembelian, penjualan dan penyimpanan barang tenun di seluruh Jawa Timur. Dasaad ditunjuk sebagai manajer. Hasil rapat dewan direksi  memutuskan bahwa pabrik tenun masih tetap buka dan bisa bertindak menjadi grosir. Dua bulan kemudian Dasaad membuka kantor pusat Kantjil Mas di Jakarta dimana pembukaan itu dihadiri oleh Ir Sukarno yang berhasil dibawa pulang dari Padang ke Jawa oleh Rahman Tamin dengan uang tebusan sebanyak 25.000 Gulden (Asia Raya, 11 September 1942). Selain bisnis tekstil Dasaad juga terlibat dalam teater Warnasari yang menjadi kendaraan propaganda Jepang sebagai bagian dari  Perserikatan Umum Sandiwara Jawa. Secara tersembunyi Warnasari bergerak untuk menyediakan wanita Pribumi maupun Belanda untuk keperluan militer Jepang. Sember Belanda menyebutkan bahwa Warnasari merupakan kelambu penutup kegiatan yang berkaitan dengan prostitusi.
Pada bulan April 1944 menjelang Perang Asia-Pasifik berakhir, Pemerintah Jepang di Jawa mengumumkan rencana penataan ekonomi baru. Rencana ini terkait dengan upaya Jepang untuk meniadakan pemerasan terhadap bangsa Asia yang dilakukan oleh kekuatan Kolonial Barat. Rencana ini dikenal dengan “Oriental Morality” yang mencakup elemen dasar seperti kesetiaan, kerjasama dan pelayanan umum. Sebenarnya pengusaha pribumi tidak mempercayai administarsi Jepang yang dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi. Tetapi karena mereka juga tidak mau kembali pada sistem perkonomian sebelum masa perang dimana perekonomian dimonopoli oleh Belanda dan Cina, akhrinya mereka mau mengikuti aturan main Pemerintah Jepang.
Pada tanggal 25 April 1945, Dasaad tergabung dalam Komite Investigasi untuk Perekonomian Rakyat. Forum tersebut didominasi oleh pebisnis Indonesia tetapi ada pula didalamnya orang Cina dan Arab. Dasaad bertemu dengan banyak pengusaha dan politikus di Bandung pada bulan Juni membicarakan unutk mendiikan organisasi pebisnis Indonesia. Pada pertemuan itu menghasilkan sebuah kegiatan pertemuan tahunan antar pebisnis bernama Permoesjawaratan Kaoem Ekonomi Indonesia Seloeroeh Jawa. Pertemuan itu diselenggarakan di Bandung pada 20 hingga 24 Juli 1945, dimana salah satu dari banyak pembicaranya adalah Sukarno. Hingga akhirnya Jepang hengkang dari Indonesia, Agoes Moesin Dasaad banyak mendapat keberuntungan. Pada bulan September 1945 dia mendonasikan dana sebesar 100.000 Gulden kepada Sukarno sebagai isyarakat dukungannya pada pembentukan negara bernama Republik Indonesia untuk melipatgandakan keberuntungannya.
Referensi

Alexander, J. & P. Akexander. 1991. Protecting Peasants from Capitalism: The  Subordination of Javanese Traders by The Colonial State (Comparative Studies in Society and History). Amsterdam: Royal Tropical Institute.
 Perter Post. The formation of the pribumi business elite in Indonesia, 1930-1940s. KITLV Journal.
Arsip: Dokumen Sejaman
Asia Raya, 11 September 1942- Atas perintah Agus Musin Dasaad, Rahman Tamin berhasil memboyong Sukarno yang sedang diasingkan di Sumatera Barat  ke Jawa dengan uang tebusan 25.000 guilder (rupiah Belanda)
            27 Maret 1943 – Perusahaan Alsaid bin Awad Martak merupakan perusahaan tekstil terbesar di Jawa yang dimiliki oleh bangsa non Eropa.

Kamis, 20 Agustus 2015

Rusaknya Ekosistem Asli Pulau Jawa - Bagian Flora


Jawa merupakan satu diantara puluhan ribu pulau yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pulau tersebut termasuk pulau terluas setelah Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Karena kondisi tanahnya yang subur maka Pulau tersebut dianugerahi beranekargam spesies tumbuhan yang dapat hidup di atasnya. Salah satu diantaranya adalah pohon jati yang dahulu banyak hidup di sepanjang utara dan selatan  pulau tersebut.
Sebelum VOC menguasi Pulau tersebut, hutan-hutan jati adalah milik penguasa Pribumi yang menjadi raja lokal (seperti Sunan dan Sultan). Meskipun dibawah kendali mereka, rakyat yang sebagian besar adalah petani masih diperbolehkan untuk memanfaatkan hasil hutannya. Dari hasil hutan itu, setidaknya rakyat sudah bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya.
Keadaan mulai berubah ketika Kompeni datang. Rakyat sudah tidak diperbolehkan lagi memanfaatkan hutan jati sebagai sumber penghidupan mereka. Akibat klaim hutan jati tersebut kondisi  rakyat semakin menderita. Penderitaan rakyat semakin diperparah dengan adanya pajak yang harus dibayarkan mereka kepada VOC. Seperti misalnya di tahun 1796. Dibawah koordinasi bupati setempat, rakyat diwajibkan menyerahkan pajak barang, antara lain 5.524 koyang padi (1 koyang = sekitar 27 pikul = setara 1.729,32 kg), 1 koyang kacang, 93 pikul nila, 9300 balok kayu, minyak kelapa, minyak tanah, lilin, lada, dan sebagainya, belum termasuk kopi dan teh. Dari seluruh pajak itu, tidak jarang merupakan hasil dari kerja paksa.
Klaim hutan jati yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial membuatnya bebas merusak hutan di Jawa. Semenjak pertengahan abad XVII hingga menjelang pemerintahan Daendles 1808, eksploitasi hutan jati dilakukan secara besar-besaran tanpa memperhitungkan kerusakan yang bakal terjadi di masa depan. Ambisi VOC untuk mencari keuntungan dari tanah jajahannya akhirnya membawa hutan jati ke dalam kondisi yang kritis dari semula memiliki persediaan kayu yang kaya.
Seperti yang dikatakan Dirk van Hongendrop pada abad XVIII yang dikutip Raffles dalam bukunya The History of Java dikemukakan bahwa “hutan di Jawa memiliki kayu jati yang cukup banyak untuk membuat kapal-kapal bagus dalam waktu singkat seperti yang kita butuhkan. Rami juga tumbuh subur, buruh juga tersedia dengan sangat murah sehingga memudahkan untuk membuat tali-tali dalam waktu singkat. Kayu jati diperoleh tanpa harus susah payah". Pernyataan van Hongendrop tersebut didukung oleh van Soest yang mengatakan bahwa “mulai dari pesisir Karesidenan Tegal sampai ujung timur Jawa tertutup rapat oleh hutan jati yang sangat bagus dan tinggi nilainya. Kompeni memanfaatkannya terutama untuk membuat bangunan miliknya, seperti gudang, benteng, kapal-kapal dagang, pembuatan tanggul penahan ombak laut (zeeweringen), dll.”
Tingginya permintaan kayu jati tidak hanya datang dari pihak Kompeni semata, tetapi juga adanya keterlibatan orang Cina yang banyak memiliki perusahaan galangan kapal di pesisir utara Jawa. Kayu jenis ini dibutuhkan sebagai bahan baku dalam membangun kapal-kapal di perusahaan mereka. Karena tingginya kebutuhan akan kayu jati waktu itu maka kerusakan hutan jati di pulau Jawa makin meluas. Kerusakan itu dapat dilihat dari laporan Soest yang mengatakan bahwa “pohon jati yang ada di pesisir utara mulai habis sebagai akibatnya perambahan kayu jati mulai masuk ke pedalaman.“
Klaim hutan yang dilakukan VOC tampaknya tidak dipikirkan dampak panjangnya. Oleh sebab itu mengapa di awal pergantian kekuasaan dari VOC ke Pemerintah Belanda, Pemerintah yang berkuasa harus menanggung akibatnya yaitu tidak terbendungnya kemarahan rakyat yang berubah menjadi  perlawan rakyat yang marak di daerah-daerah. Tercatat lebih dari tiga perlawanan yang berlangsung selama kurun waktu tersebut mulai dari pemberontakan Ronggo di daerah Madiun, Umar Mahdi di Purworejo dan yang paling berbahaya dan menguras banyak kekayaan  Belanda adalah pemberontakan Diponegoro dengan medan pemberontakan hampir di seluruh Kabupaten-Kabupaten yang berada di  wilayah Jawa bagian Tengah dan  Timur. Pemberontakan itu mungkin tidak akan pernah terjadi bila sumber penghidupan tradisional rakyat dari hutan disekitar tempat tinggalnya tidak diklaim oleh Pemerintah yang sedang berkuasa.
Rujukan Pustaka
Warto. 2001. Blandong Kerja Wajib Eksploitasi Hutan di Rembang Abad Ke-19. Surakarta: Pustaka Cakra.