Senin, 14 September 2015

Tengaran : Masyarakat dan Mata Airnya



Tengaran adalah salah satu nama Kecamatan yang berada di bawah kontrol Pemerintah Kabupaten Semarang. Sejak jaman dahulu daerah ini terkenal dengan landmark-nya yakni mata air Senjoyo (Sanjaya ?). Selain Senjoyo ada juga Kalitanggi, yaitu hulu sungai Serang yang berpangkal di Lereng Gunung Merbabu. Sehubungan dengan adanya landmark tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah mulai kapan masyarakat mendiami daerah ini?
Tengaran sebagai daerah sumber air setidaknya telah tercatat dalam babad Tanah Jawa. Di dalam babad tersebut, Sejoyo diyakini sebagai tempat di mana Karebet berlatih memperdalam ilmu kanuragannya. Karena kedisiplinannya dan keuletannya akhirnya Karebet atau yang dikenal dengan Jaka Tingkir itu berhasil menjadi petinggi kerajaan Islam terbesar di Tanah Jawa setelah berhasil menggulingkan tahta Adipati Jipang Arya Penangsang melalui kekuatan militer. Sesaat setelah menjadi Raja Demak karena alasan kosmis dan geopolitik akhirnya Karebet memindahkan pusat kerajaannya dari pesisir ke pedalaman Pajang. Sebagai dampak pindahnya ibukota ke pedalaman terhadap daerah Tengaran, maka daerah yang mulanya sepi ini karena banyak dilalui pedagang yang hendak menuju ibukota maka kian hari  penduduknya semakin ramai.
Meskipun kurang memiliki bukti kuat terkait bermukimnya penduduk karena faktor melimpahnya air, setidaknya penemuan Candi di Klero telah menujukkan sedikit jawabannya. Berdirinya bangunan suci agama Hindu yang terkenal dengan nama Candi Tengaran/Candi Klero tersebut sangat dipengaruhi oleh banyaknya material yang tersedia di sekitarnya. Konon, bahan material Candi tersebut didapat dari Kalitanggi. Logis memang sebab di sepanjang aliran Kalitanggi batu sangat melimpah dengan kualitas kekerasan yang baik. Sehingga tidak mengherankan bila masyarakat saat itu mendirikan candi di daerah ini
Menjawab sejak kapan masyarakat mulai menetatp di daerah Tengaran belum ada penelitian yang berhasil mengungkapnya. Namun bila kita menengok candi Tengaran diperkirakan masyarakat sudah mendiami daerah ini sejak abad ke IX-X. Sedangkan bila kita menengok angka yang lebih tua, maka angka tahun diperoleh dari prasasti Plumpungan yang menyebutkan disebuah kawasan Salatiga sudah berdiri sebuah desa Hampran pada 750 masehi. Jika kita kritisi terkait letak prasasti Plumpungan dengan Candi Klero, maka kita akan mendapati jarak tidak kurang dari 7 KM, sehingga sangat dimungkinkan antara masyarakat kedua wilayah ini sudah saling berinteraksi yang artinya bahwa masyarakat sudah menghuni daerah Tengaran sejaman dengan tahun Plumpungan.
Baru-baru ini juga diperoleh bukti yang menunjukkan angka tahun yang lebih tua dari ditemukannya Lumpang Megalitikum di dukuh Genengsari, desa Ngargosari, Kecamatan Ampel. Posisi Kecamatan Ampel berbatasan langsung dengan Kecamatan Tengaran yang sekaligus menjadi batas Kabupaten  Boyolali dengan Semarang, sehingga bila kita merujuk pada pendekatan geografis ini maka indikasi adanya interaksi masyarakat Tengaran dengan masyarakat daerah Ampel diambil dari tahun yang paling muda sudah berlangsung sejak tahun 100 SM.
Penemuan lumpang jaman megalitikum mengarahkan perhatian kita pada artefak lumpang yang juga menjadi salah satu ikon dari Candi Klero. Entah kebetulan atau tidak bentuknya mirip namun beda ukuran saja. Dari penemuan tersebut setidaknya bisa kita simpulkan sementara bahwa masyarakat Tengaran dahulunya adalah petani, sehingga bagi petani mata air menjadi barang yang berharga bagi mereka. Kemudian dari tinggalan bangunan Candi kita juga dapat mengetahui mentalitas masyarakat Tengaran sejatinya yaitu masyarakat yang religius dan dari temuan lumpang di Ampel kita bisa memperkirakan bahwa masyarakatsudah menetap di Tengaran sejak tahun 100 SM.

Rabu, 09 September 2015

Sejarah Jalan Tol Ampel Boyolali


Jauh hari sebelum Pemerintah berencana membuka jalur tol di kecamatan Ampel yang menghubungkan dua kota yakni Semarang dan Solo (2014-?), ternyata dahulu jalan tol sudah ada di daerah ini sebelum tahun 1830. Sejarahnya pada waktu itu gerbang tol Ampel dikelola oleh Pemerintah Belanda untuk menarik pajak barang bawaan yang akan diperjual belikan di daerah Surakarta maupun Semarang. Namun karena terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Belanda, maka akhirnya mereka menjual hak pengelolaan (pacht)-tolnya kepada orang-orang Cina. Otomatis sejak Pemerintah Belanda menjual pachtnya pengelola gerbang tol jatuh ke tangan orang Cina.
Menurut laporan Nahuys van Burgst tertanggal 29 Mei 1830, untuk tarif retribusi masuk di gerbang tol ini untuk sepikul beras (61,175 kg) adalah 44 sen. Suatu harga yang tinggi bila dibandingkan dengan daerah lain misalnya Ponorogo Jawa Timur sebesar 15 sen atau di Pacitan Jawa Timur sebesar 8 sen. Mahalnya tarif masuk tol di daerah ini dikarenakan oleh tingginya tingkat kemakmuran ekonomi penduduk yakni melebihi rata-rata penduduk daerah lain, sehingga pajak yang dikenakannyapun juga lebih tinggi. Tarif tersebut merupakan harga normal (untuk Orang Jawa), sedangkan untuk tarif  Pedagang Cina nominalnya jauh lebih tinggi tiga kali lipatnya.
Pada umumnya meskipun Orang Cina diwajibkann membayar dengan harga khusus namun dalam praktiknya tidaklah seperti demikian. Penjaga tol yang sama-sama sebangsa dengan mereka sering bermain kongkalikong untuk meringankan biaya masuk, sehingga pada gilirannya membayar, tarif yang mereka bayar tersebut tidak sesuai ketentuan yang dibuat Pemerintah Belanda.
Berbeda dengan Masyarakat petani Jawa yang umumnya buta aksara, mereka sangat dirugikan akibat adanya pungutan di gerbang tol itu. Seorang pejabat Belanda menggambarkan bagaimana Petani Jawa wajib menunggu selama berjam-jam sebelum barang bawaan mereka diperiksa. Kendati sudah menunggu lama, saat diperiksa tidak jarang Bandar tol menggertak sambil mengancam agar mereka mau membayar tarif dengan presentase yang lebih tinggi daripada ketentuan. Apabila situasi sudah mulai riuh tak terkendali para petani hanya bisa pasrah dengan memohon “Ampun Tuwan, keluarga saya miskin, tuwan!”.
Namun permohonan tetaplah permohonan. Mereka tetap diwajibkannya untuk membayar dan apabila menolak maka barang yang dibawanya itu akan disita oleh para pachter...
Rujukan Pustaka: Carey, Peter. 2008. Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1825. Jakarta: Komunitas Bambu.


Minggu, 23 Agustus 2015

Lahirnya Kapitalis Bumiputera - Agus Muhsin Dasaad


 Latar Belakang
   Sudah banyak hasil penelitian yang menyajikan dampak kolonial Jepang terhadap perekonomian di wilayah Asia Timur. Namun sedikit diketahui tentang dampak kolonial Jepang di Koloni Barat misal: Filipina, Vietnam, Malaysia, Singapura dan Indonesia.Termasuk dampak yang mereka bawa yaitu lahirnya para kapitalis Bumiputera.
Adat Kewirausahaan Masa Kolonial Belanda 
Pembagian kelas perekonomian masyarakat di pulau Jawa pada abad ke-19 dapat digambarkan dalam piramida ekonomi bertingkat berdasarkan peranan etnis. Lapisan teratas yang identik dengan ekonomi padat modal diduduki oleh orang-orang Belanda. Di lapisan berikutnya ditempati oleh orang-orang Cina dan berangsur ke tingkat menengah lebih rendah oleh orang Arab dan India. Sedangkan dilapisan paling bawah diduduki Pribumi yang berkeja dan mencari nafkah pada lahan pertaniam, perdagangan kecil dan produksi kerajinan. Posisi Pribumi pada dasar piramida perekonomian tersebut bukan terkait dengan dugaan kurangnya “semangat kapitalis” Pribumi dalam mengembangkan perekonomian pedesaan tetapi lebih pada keterpihakan Pemerintah Belanda yang menyerahkan harga pasar kepada orang-orang Cina. Hingga abad ke-20 saat diberlakukan kebijakan etis, monopoli pada perdagangan tersebut masih terus berjalan. Meskipun begitu masyarakat Pribumi masih mampu menemukan celah untuk mengembangkan modal mereka. Pedagang pribumi dari Kudus, pedagang batik dari Solo dan pedagang kaya dari Kota Gede Yogyakarta berekspansi luas ke daerah Banyumas. Bahkan pedagang kain dari Bawean mampu berekspansi sampai Batavia, Semarang dan membangun relasi perdagangan dengan kamar dagang Eropa di tiga pelabuhan utama di Jawa. Meskipun para pedagang Pribumi berhasil mengembangkan modal dengan baik, namun kenyataannya masih diremehkan oleh Pejabat Belanda yang menganggap mereka sebagai kelompok bisnis kapitalis yang gagal. Ada dua hambatan yang mempengaruhi pandangan itu yaitu penekanan pada hambatan budaya dan kekangan kelembagaan.
Menurut J.H. Boeke perbedaan perspektif kapitalis disebabkan oleh perbedaan kebutuhan sosial dan ekonomi antara Pribumi dan Barat. Perilaku ekonomi orang Barat dipandu untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi sedangkan perilaku ekonomi Pribumi diselaraskan pada kebutuhan sosial. Akibatnya masyarakat Pribumi tidak menghendaki persaingan antar sesamanya melainkan berusaha saling berbagi sumber daya (Alexnder, 1991:a370) dengan begitu perekonomian tradisional yang dikembangkannya itu tidak lebih menguntungkan dalam segi pengembangan modal apalagi dibarengi dengan masa di mana ekonomi lokal sudah terintegrasi dengan perekonomian dunia. Pada kondisi seperti itu pengusaha pribumi dihadapkan pada kompetisi dagang dengan pendatang Cina yang lebih siap menghadapi perekonomian dunia. Dampaknya pengusaha pribumi tidak tampil menempati pucuk piramida perekonomian masa kolonial.
Karakter Perekonomian Jepang di Indonesia
Sejak 1880, daerah Kobe-Osaka berubah menjadi mesin penggerak perekonomian Jepang. Daerah tersebut telah tumbuh menjadi pusat industri yang mempengaruhi pola perdagangan dan arus komoditas di wilayah Asia. Jepang sebagai negara kapitalis baru membawa semangat kewirausahaan mereka ke negara-negara koloninya. Semangat itu dapat dilihat dari kemajuan perdagangan di negara Taiwan dan Korea setelah 1895. Pesatnya perdagangan di kedua negara tersebut tidak terlepas dari usaha pengembangan sumber daya manusia oleh Pemerintah Jepang. Dalam kaitanya dengan pengembangan SDM tersebut pengusaha pribumi diberikan pelatihan ektensif di perusahaan Jepang kemudian diberi modal untuk memulai usaha di wilayahnya sendiri sebagai upaya Jepang membawa cahaya baru untuk pembentukan sejarah bisnis di bekas  koloni Jepang.
Keterlibatan Jepang dalam membangun perekonomian di kawasan Asia Tenggara khusunya Indonesia dimulai pada akhir abad ke sembilan belas. Pada tahun 1899 migran dari Jepang diberi status kebangsaan setingkat bangsa Eropa yang memungkinkan bagi mereka untuk melakukan perjalanan dan membangun perusahaan di semua sektor yang menawarkan keuntungan bagi pemerintah. Sebelumnya, hubungan perekonomian antara Hindia-Belanda (Indonesia) dan Jepang dibangun oleh sebuah jejaring perdagangan lintas negara bernama China Overseas Networks. Namun pada tahun 1905, beberapa cabang perusahaan Jepang sudah berdiri di Indonesia. Perusahaan-perusahaan itu kemudian mengirim agen-agennya ke seluruh penjuru negeri ini. Bersamaan dengan didirikannya Sarekat Islam (SI) tahun 1912,pemimpin SI lokal mulai mendekati agen-agen perusahaan Jepang dan para pemilik toko kecil untuk memotong jaringan perdagangan Cina. Usaha tersebut berjalan dengan baik utamanya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Krisis yang melanda Jepang tahun 1927 memunculkan kemiskinan yang merajalela di negeri tersebut. Krisis ekonomi memaksa banyak anak muda dari pedesaan keluar dari negerinya untuk mencari penghasilan yang lebih layak di Nusantara. Hingga tahun 1930, jumlah migran laki-laki dari negeri Jepang di koloni Belanda ini mencapi 4.598 yang sebelumnya pada 1927 hanya 2.061. Dengan semangat wirausaha, pemuda Jepang mulai membuka usaha dengan bergerak di bidang ritel dan membuka toko. Pada periode yang sama perusahaan distribusi Jepang Zaibatsu menargetkan perdagangan tekstil di Hindia Belanda. Sebagai pendatang baru mereka mulai bersaing dengan Pasar kain Cina. Strategi yang dipakai perusahaan ini adalah masuk ke dalam sistem perekonomian pedesaan yang memungkinkan mereka menghimpun pengetahuan tentang kredit pedesaan sehingga mereka mampu memupuk kerjasama dengan pribumi.
Kerjasama Perekonomian Jepang dan Pribumi
Pada bulan Desember 1931 Konggres Koperasi Indonesia yang diselenggarakan oleh Indonesische Studieclub pimpinan Sutomo berhasil membuat kesepakatan untuk menjalin hubungan bisnis dengan produsen dan kamar dagang Jepang. Kesepakatan itu merupakan titik awal usaha bangsa Pribumi untuk menghilangkan monopoli perdagangan Cina di Nusantara. Ketika Jepang mengivasi Mancuria muncul kampanye anti Jepang yang digelorakan oleh pedagang Cina. Krisis Mancuria tersebut berdampak pada kondisi perkonomian Jepang yang semakin memburuk akibat produk dalam negerinya tidak dapat di salurkan ke konsumen yang biasanya dilakukan oleh pedagang Cina. Melihat situasi tersebut Agoes Moesin Dasaad, Djohan Soetan Soelaiman, Djohor Soetan Perpatih, Ajoeb Rais dan Abdul Ghany Aziz memiliki kesempatan untuk menyingkirkan monopoli Pasar kain Jepang dari tangan bangsa Cina. Hasilnya pada saat ini pengusaha Pribumi mampu menguasai langsung keran impor kain produk Jepang ke Sumatera.
Posisi Kaum Kapitalis Pribumi Pra Pendudukan Jepang
Pada tahun 1941 Dasaad membeli pabrik tekstil Kantjil Mas dari pengusaha Jerman di Bangil Jawa Timur. Dia bekerjasama dengan Abdul Ghany Aziz mengembangkan perusahaan tersebut dengan kredit yang disediakan oleh Javansche Bank.  Pembelian Kantjil Mas sangat dimugkinkan sebab saat itu  pejabat Departemen Urusan Ekonomi, Ir. Raden Mas Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo berhasil meyakinakan secara pribadi Presiden Direktur Javaasche Bank Mr. GG van Buttingha Wichers untuk mengucurkan kredit tersebut. Dalam pengembangan modal itu, di tahun yang sama Rahman Tamin membeli alat tenun buatan Jepang untuk dipakai di pabrik tekstil milik Dasaad tersebut. Dari usaha yang dilakukan Dasaad tersebut setidaknya pengusaha Pribumi semacam Dasaad mampu menyaingi kepentingan bisnis Belanda dan Cina di Nusantara sehingga pada malam invasi militer Jepang ke Malaya kaum kapitalis pribumi telah memiliki daya saing perekonomian yang kuat di Nusantara.
Posisi Kapitalis Pribumi Masa Pendudukan Jepang
Ketika Jepang menginvasi Hindia Belanda seketika itu pula lembaga perekonomian dan perusahaan-perusahaan Belanda jatuh ke tangan pemerintah Jepang. Perdagangan utama di Hindia Belanda kemudian dikuasai oleh Zaibatsu. Zaibatsu pada umumnya hanya memonopoli barang-barang yang mempunyai nilai strategis guna mendukung kemenangan Jepang atas perang Asia Pasifik. Barang-barang tersebut meliputi minyak, batu bara, kopra, timah, karet dan gula. Sedangkan industri produksi pangan dibiarkan jatuh ke tangan pengusaha Pribumi, Cina, Arab dan India. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh calon pengusaha Indonesia untuk bergerak naik ke posisi yang sebelumnya tertutup bagi mereka. Sebagai contohnya adalah T.D. Pardede yang berhasil memonopoli gula dan garam dari Tapanuli Utara untuk dipasarkan ke Siantar dan Medan. Berkat usahanya tersebut dalam waktu tiga tahun dia sudah menjadi orang terkaya di Tapanuli.
Pada bulan Juni 1942 Jepang mendirikan Kigyo Tosei Kai (Dewan Kontrol Tekstil) untuk mengawasi pembelian, penjualan dan penyimpanan barang tenun di seluruh Jawa Timur. Dasaad ditunjuk sebagai manajer. Hasil rapat dewan direksi  memutuskan bahwa pabrik tenun masih tetap buka dan bisa bertindak menjadi grosir. Dua bulan kemudian Dasaad membuka kantor pusat Kantjil Mas di Jakarta dimana pembukaan itu dihadiri oleh Ir Sukarno yang berhasil dibawa pulang dari Padang ke Jawa oleh Rahman Tamin dengan uang tebusan sebanyak 25.000 Gulden (Asia Raya, 11 September 1942). Selain bisnis tekstil Dasaad juga terlibat dalam teater Warnasari yang menjadi kendaraan propaganda Jepang sebagai bagian dari  Perserikatan Umum Sandiwara Jawa. Secara tersembunyi Warnasari bergerak untuk menyediakan wanita Pribumi maupun Belanda untuk keperluan militer Jepang. Sember Belanda menyebutkan bahwa Warnasari merupakan kelambu penutup kegiatan yang berkaitan dengan prostitusi.
Pada bulan April 1944 menjelang Perang Asia-Pasifik berakhir, Pemerintah Jepang di Jawa mengumumkan rencana penataan ekonomi baru. Rencana ini terkait dengan upaya Jepang untuk meniadakan pemerasan terhadap bangsa Asia yang dilakukan oleh kekuatan Kolonial Barat. Rencana ini dikenal dengan “Oriental Morality” yang mencakup elemen dasar seperti kesetiaan, kerjasama dan pelayanan umum. Sebenarnya pengusaha pribumi tidak mempercayai administarsi Jepang yang dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi. Tetapi karena mereka juga tidak mau kembali pada sistem perkonomian sebelum masa perang dimana perekonomian dimonopoli oleh Belanda dan Cina, akhrinya mereka mau mengikuti aturan main Pemerintah Jepang.
Pada tanggal 25 April 1945, Dasaad tergabung dalam Komite Investigasi untuk Perekonomian Rakyat. Forum tersebut didominasi oleh pebisnis Indonesia tetapi ada pula didalamnya orang Cina dan Arab. Dasaad bertemu dengan banyak pengusaha dan politikus di Bandung pada bulan Juni membicarakan unutk mendiikan organisasi pebisnis Indonesia. Pada pertemuan itu menghasilkan sebuah kegiatan pertemuan tahunan antar pebisnis bernama Permoesjawaratan Kaoem Ekonomi Indonesia Seloeroeh Jawa. Pertemuan itu diselenggarakan di Bandung pada 20 hingga 24 Juli 1945, dimana salah satu dari banyak pembicaranya adalah Sukarno. Hingga akhirnya Jepang hengkang dari Indonesia, Agoes Moesin Dasaad banyak mendapat keberuntungan. Pada bulan September 1945 dia mendonasikan dana sebesar 100.000 Gulden kepada Sukarno sebagai isyarakat dukungannya pada pembentukan negara bernama Republik Indonesia untuk melipatgandakan keberuntungannya.
Referensi

Alexander, J. & P. Akexander. 1991. Protecting Peasants from Capitalism: The  Subordination of Javanese Traders by The Colonial State (Comparative Studies in Society and History). Amsterdam: Royal Tropical Institute.
 Perter Post. The formation of the pribumi business elite in Indonesia, 1930-1940s. KITLV Journal.
Arsip: Dokumen Sejaman
Asia Raya, 11 September 1942- Atas perintah Agus Musin Dasaad, Rahman Tamin berhasil memboyong Sukarno yang sedang diasingkan di Sumatera Barat  ke Jawa dengan uang tebusan 25.000 guilder (rupiah Belanda)
            27 Maret 1943 – Perusahaan Alsaid bin Awad Martak merupakan perusahaan tekstil terbesar di Jawa yang dimiliki oleh bangsa non Eropa.