Pembagian Kementrian dalam Kabinet I
Pada
tanggal 19 Agustus 1945, setelah pembagian wilayah Indonesia, sidang
dilanjutkan mendengarkan laporan dari Ahmad Subardjo mengenai pembagian
departemen atau kementrian. Dalam laporannya disepakati NKRI terbagi menjadi 12
departemen, tetapi kabinet yang dipimpin oleh Presiden Sukarno baru terbentuk pada 2 September 1945 dengan
nama kabinet presidensil.
-
Kementrian Dalam Negeri : R.A.A. Wiranata Kusumah
-
Kementrian Luar Negeri : Mr. Ahmad Subarjo
-
Kementrian Kehakiman : Prof. Mr. Supomo
-
Kementrian Keuangan : Mr. A.A. Maramis
-
Kementrian Kemakmuran : Ir. Surakhmad Cokroadisuryo
-
Kementrian Kesehatan : Dr. Buntaran Martoatmojo
-
Kementrian Pengajaran : Ki Hajar Dewantara
-
Kementrian Sosial : Mr. Iwa Kusumasumantri
-
Kementrian Pertahanan : Supriyadi
-
Kementrian Penerangan : Mr. Amir Syarifuddin
-
Kementrian Perhubungan : Abikusno Cokrosuyoso
-
Kementrian Pekerjaan Umum : Abikusno Cokrosuyoso
Dalam
kabinet presidensil terjadi politik identitas dimana saat itu pemimpin dari
kelompok Islam seperti NU dan Muhammadiyah tidak banyak dimasukan. Seperti
pemilihan menteri pendidikan, bukan dari golongan Muhammadiyah yang dimasukan
melainkan dari Taman Siswa, yakni Ki Hajar Dewantara yang notabenenya
organisasi Taman Siswa melarang guru-gurunya berpolitik aktif pada masa
pergerakan nasional. Kemudian untuk posisi gubernur kebanyakan diduduki oleh
orang-orang dari Parindra.
Usia
kabinet presidensil berlangsung beberapa bulan saja, terhitung dari bulan
Agustus 1945 sampai November 1945. Kemudian diganti menjadi kabinet parlementer
yang pertama yang dipimpin oleh Syahrir pada tanggal 14 November 1945. Baik
kabinet presidensial maupun parlementer aspirasi politik Islam dalam
kepemerintahan tercegat yang merefleksikan politik identitas sehingga
mengingatkan pada pengalaman pedih di jaman kolonial dimana secara politik
Islam tersisihkan.
Post a Comment