Politik Etis : Upaya Semu Bangsa Belanda Memajukan Indonesia Melalui Edukasi, Migrasi, dan Irigasi

 Apa itu Politik Etis?

Politik Etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumiputera. 

Politik Etis Pemerintah Kolonial Belanda

Pemikiran ini merupakan kritik terhadap pelaksanaan politik Tanam Paksa yang digaungkan oleh para humanis seperti Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (politikus). 

Mereka berhasil meyakinkan pemerintah kolonial agar lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah Kolonial di Tanah Jajahan.

Inti kebijakan Politik Etis ada tiga, yaitu: pengadaan irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian rakyat, melaksanakan migrasi untuk mengurangi kepadatan penduduk Jawa agar perbaikan ekonomi lebih merata, dan menyelenggarakan edukasi untuk melek huruf penduduk bumiputra.

Apa Latar Belakang Kebijakan Politik Etis?

Penerapan sistem tanam paksa dan politik pintu terbuka pada tahun 1800-an membuat penduduk pribumi menderita. Melihat kondisi tersebut, tokoh-tokoh humanis dari kelompok sosial demokrat di Belanda mengeluarkan sejumlah gagasan baru untuk mengubah kebijakan politik pemerintah kolonial yang menyengsarakan ini. 

Conrad Theodore van Deventer dan van Kool berhasil meyakinkan Parlemen Belanda dengan menunjukkan sejumlah bukti tentang buruknya kondisi sosial ekonomi masyarakat jajahan di Hindia Belanda akibat eksploitasi yang berlebihan. Menurut mereka, pemerintah Belanda sudah seharusnya melakukan upaya atau gagasan lain yang dapat mendatangkan kemakmuran bagi rakyat di Tanah Jajahan.

Bagaimana Penerapan Politik Etis?

Pemerintah Hindia Belanda meningkatkan hasil produksi pertanian dengan cara memperluas saluran irigasi di daerah pertanian.  Akan tetapi, pembangunan sarana irigasi ini disalahgunakan untuk kepentingan swasta yaitu mengalirkan air ke perkebunan perkebunan milik pengusaha swasta asing dan tanah-tanah pertanian milik pengusaha swasta.

Migrasi juga dilakukan secara besar-besaran. Maksud tujuan migrasi saat itu adalah mengurangi kepadatan penduduk di Jawa. Mereka dipindahkan ke Lampung dan Sumatera Timur. Umumnya orang dari Jawa tersebut dipekerjakan sebagai kuli/buruh di perkebunan-perkebunan dengan upah rendah

Pemerintah Hindia Belanda juga memperluas jaringan sekolah rendah yang memungkinkan anak-anak dari kalangan rakyat biasa dapat memperoleh pendidikan. Sebelumnya, hanya anak-anak bumiputra dari golongan bangsawan atau yang berstatus tinggi di dalam masyarakat saja yang dapat memperoleh pendidikan. 

Bagaimana Hasilnya?

Tujuan Belanda mendirikan sekolah-sekolah  bagi pribumi adalah menghasilkan tenaga-tenaga kerja terampil dan terdidik yang patuh kepada Pemerintahan Hindia Belanda.

Tujuan tersebut nyatanya tidak sepenuhnya tercapai karena justru melahirkan elite politik yang melawan Belanda. Umumnya, mereka adalah para pemuda terpelajar yang tergerak semangat nasionalisnya karena melihat adanya ketimpangan sosial yang mengecewakan terjadi di masyarakat. Maka dari itu, mereka menginginkan kesetaraan dalam segala hal. Mereka juga terpanggil untuk membangun dan memimpin organisasi pergerakan kemerdekaan. Suatu pandangan baru yang  nantinya dapat mengubah nasib Bangsa Indonesia menjadi lebih baik di masa yang akan datang.